KABARBANDUNG.COM – Aroma penyimpangan dalam tata kelola infrastruktur di Jawa Barat memicu gelombang protes. Puluhan aktivis dari DPP Pemantau Kinerja Pemerintah Pusat dan Daerah (LSM Pemuda) mengepung Kantor Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR) Provinsi Jawa Barat di Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, Senin (18/5/2026).
Massa menuding adanya praktik proyek “siluman” yang berjalan di luar koridor hukum dan menabrak regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Dalam orasi yang berlangsung tajam sejak pukul 09.30 WIB, koordinator aksi Andri Hidayat membedah sederet kejanggalan administratif yang dinilai sangat fatal. Ia menyebut terdapat proyek infrastruktur yang dipaksakan beroperasi tanpa payung hukum yang sah, yakni tanpa melalui tahapan perencanaan yang tercatat dalam RKA, DPA, maupun DIPA.
“Kami menemukan indikasi kuat adanya proyek liar yang mengangkangi aturan. Prosesnya gelap; tanpa lelang, tanpa penunjukan langsung, bahkan tanpa penandatanganan kontrak dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK). Ini bukan sekadar kelalaian administrasi, tapi potensi perampokan uang negara,” tegas Andri di hadapan barisan pengamanan.
LSM Pemuda mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk segera melakukan bersih-bersih internal. Mereka menuntut transparansi total dan mendesak otoritas terkait untuk memberikan klarifikasi terbuka terkait dugaan proyek yang melompati mekanisme legal tersebut.
Menurut mereka, pengabaian terhadap prosedur baku adalah pintu masuk utama tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, transparansi harus diletakkan sebagai fondasi utama dalam setiap pembangunan agar publik tidak disuguhkan dengan “proyek jadi-jadian” yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum.
Meski narasi yang diusung cukup keras, jalannya unjuk rasa di kawasan historis Jalan Asia Afrika tersebut berlangsung kondusif. Aparat kepolisian melakukan penjagaan ketat guna memastikan arus lalu lintas di urat nadi ekonomi Kota Bandung tersebut tetap mengalir.
Hingga laporan ini diturunkan, pihak DBMPR Jawa Barat masih bungkam dan belum memberikan pernyataan resmi menanggapi tudingan serius mengenai keberadaan proyek tanpa kontrak yang disuarakan oleh massa aksi. (GUH)***