BEKASI, KABARBANDUNG.COM – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, memberikan klarifikasi resmi guna meredam kritik publik terkait pernyataannya mengenai kebutuhan 19.000 ekor sapi untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Angka tersebut sempat memicu skeptisime masyarakat yang menilai data tersebut tidak realistis untuk diterapkan setiap hari.
Dadan menegaskan bahwa angka 19.000 ekor sapi tersebut hanyalah sebuah simulasi teknis atau pengandaian perhitungan, bukan merupakan gambaran operasional harian yang akan dilaksanakan oleh pemerintah.
Penjelasan ini merujuk pada rasio kapasitas produksi di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Berdasarkan hitungan teknis, satu unit SPPG membutuhkan sekitar 350 hingga 382 kilogram daging sapi murni untuk satu kali proses memasak. Jumlah tersebut setara dengan karkas satu ekor sapi.
“Ini hanya pengandaian. Jika nantinya seluruh SPPG kita instruksikan memasak daging sapi secara serentak pada hari yang sama, maka tinggal dijumlahkan: berapa jumlah SPPG dikalikan satu ekor sapi,” jelas Dadan di Bekasi, Selasa (21/4/2026).
Ia menambahkan, jika total SPPG yang beroperasi mencapai 19.000 unit, maka secara matematis kebutuhan maksimalnya memang mencapai angka tersebut. Namun, hal ini bukan berarti pemerintah akan memotong 19.000 ekor sapi setiap harinya.
Guna mencegah lonjakan harga di pasar dan menjaga ketersediaan stok pangan nasional, BGN memastikan tidak akan ada kebijakan menu tunggal yang seragam di seluruh Indonesia.
Dadan menekankan pentingnya diversifikasi sumber protein guna menjaga rasio gizi tetap optimal tanpa mengganggu stabilitas ekonomi.
Pihaknya belajar dari pengalaman saat penyajian menu telur serentak bagi 36 juta penerima manfaat pada medio Oktober tahun lalu. Saat itu, permintaan masif sebesar 2.200 ton telur dalam satu hari mengakibatkan harga telur di pasar melonjak hingga Rp3.000.
“Kami tidak akan menerapkan menu seragam secara nasional. Menunya akan bervariasi, ada telur, ayam, sapi, hingga ikan. Langkah ini krusial untuk menghindari tekanan harga yang dapat merugikan konsumen luas,” pungkasnya.
Di sela-sela klarifikasi tersebut, Dadan juga sempat menyinggung isu pengadaan kaus kaki senilai Rp6,9 miliar yang sempat ramai diperbincangkan.
Ia menegaskan bahwa anggaran tersebut dialokasikan untuk perlengkapan pendidikan bagi personel Satuan Pelayanan Persiapan Implementasi (SPPI) dan tidak berkaitan langsung dengan anggaran belanja bahan pangan Program Makan Bergizi Gratis.***