SUMEDANG, KABARBANDUNG.COM – Sebuah ikhtiar kolektif dalam mengawal supremasi hukum dan merawat keadilan sosial, resmi ditancapkan di bumi Sumedang. Bertepatan dengan 25 September 2026, jajaran kepengurusan Front Anti Kejahatan Indonesia (FAKI) resmi dibentuk.
Kehadirannya mematri komitmen nyata untuk berdiri di garda terdepan melawan ketidakadilan, membentengi masyarakat dari kepungan kejahatan baik berupa ancaman fisik konvensional maupun intrik kejahatan kerah putih (white-collar crime) yang kerap kasatmata.
Navigasi organisasi ini dinakhodai oleh Benny Jon yang dipercaya mengemban amanah sebagai Ketua Umum, didampingi Oesep Sarwat, S.Pd.I., seorang praktisi media yang memegang pilar krusial sebagai Sekretaris Jenderal sekaligus motor penggerak konsolidasi.
Untuk menopang kerja-kerja transformatifnya, FAKI membentuk struktur yang presisi dan multidimensional, mencakup Divisi Investigasi, Hukum dan Advokasi, Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Hubungan Antar Lembaga, Ekonomi Kreatif, Pendidikan, Seni dan Budaya, hingga Humas.
perpaduan lintas profesi dan latar belakang figur di dalamnya menjadi fondasi kokoh bagi FAKI untuk bertransformasi menjadi institusi masyarakat yang profesional, terukur, dan senantiasa berpijak pada koridor hukum yang berlaku.
Panggilan Jiwa: Menyulut Asa di Tengah Kedzaliman
Lahirnya FAKI bukanlah sekadar formalitas pembentukan seremonial, melainkan sebuah manifestasi atas kegelisahan nurani melihat realitas sosial yang kerap tercederai.
Sekretaris Jenderal FAKI, Oesep Sarwat, menegaskan bahwa kejahatan modern telah bertransformasi ke dalam bentuk-bentuk penyalahgunaan wewenang yang merenggut hak-hak publik.
“FAKI berawal dari sebuah panggilan jiwa. Kami menyimak denyut kepiluan masyarakat ketika kedzaliman menyeruak dan kejahatan hadir dalam pelbagai wujud yang makin kompleks. FAKI hadir bukan untuk berjarak, melainkan menyatu bersama masyarakat guna menuntut tegaknya keadilan tanpa pandang bulu,” tutur Oesep tajam.
Kendati membawa semangat pembelaan yang bergelora, Oesep menepis anggapan bahwa FAKI hadir untuk melampaui wewenang aparat penegak hukum (APH). Sebaliknya,
FAKI memosisikan diri sebagai jembatan aspirasi, ruang pendampingan yang inklusif, serta katalisator agar setiap perkara bertumpu pada mekanisme hukum yang presisi.
Tiga Pilar Strategis: Dari Aduan Rakyat Hingga Wadah Para Advokat
Guna mewujudkan tatanan perjuangan yang terstruktur, FAKI merancang roadmap strategis yang terbagi dalam tiga fase utama:
Jangka Pendek — Posko Transparansi dan Validasi Data
FAKI membuka pintu setinggi-tingginya bagi masyarakat yang mencari keadilan. Namun, setiap laporan yang masuk tidak akan ditelan mentah-mentah. “Prinsip kami adalah fakta, data, tabayun, dan hukum. Kami menolak membangun opini berbasis asumsi liar. Asas praduga tak bersalah adalah koridor yang tidak bisa ditawar,” tegas Oesep.
Jangka Menengah — Benteng Advokasi dan Tumpuan Masyarakat
Organisasi ini diproyeksikan membentuk jejaring advokasi yang solid di pelbagai wilayah. FAKI bertekad menjadi rumah aduan yang responsif, mengkaji setiap persoalan secara komprehensif, serta mengarahkan penyelesaiannya melalui jalur hukum yang tepat dan berintegritas.
Jangka Panjang — Sinergi Praktisi dan Supremasi Advokat
FAKI beraspirasi menjadi episentrum berkumpulnya para praktisi hukum dan advokat idealis yang memiliki visi perjuangan yang sama. Inisiatif ini diproyeksikan tumbuh selaras dengan regulasi serta dinamika organisasi profesi advokat di Indonesia.
Ikhtiar Nyata, Bukan Sekadar Struktur di Atas Kertas
Bagi FAKI, pengukuhan kepengurusan hanyalah garisan start dari maraton panjang perjuangan sosial. Kehadiran organisasi ini dituntut memberikan dampak konkret yang dapat dirasakan langsung oleh akar rumput.
“Kepengurusan ini bukanlah muara, melainkan titik mula. Sebuah organisasi diuji dari karya nyatanya, bukan sekadar dari megahnya nama atau deretan struktur di atas kertas,” lugas Oesep.
Dengan merangkul segenap elemen mulai dari pemerintah, APH, insan pers, akademisi, hingga tokoh masyarakat FAKI menegaskan kesiapannya untuk bersikap kritis namun tetap santun, objektif, dan bermartabat.
sesebuah refleksi penutup dari Oesep Sarwat menjadi penegas langkah FAKI ke depan: “Jika bukan kita, siapa lagi? Jika bukan sekarang, kapan lagi? Perjuangan ini adalah milik bersama, dan harus tetap berjalan tegak di atas koridor hukum”. ***