KABARBANDUNG.COM — Ucapan “mumpung gak ada ibu” yang belakangan menjadi perbincangan dan viral di tengah masyarakat turut disoroti dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Kabupaten Sumedang.
RDP tersebut membahas permohonan ruang klarifikasi dan penjelasan terkait isu peristiwa yang ramai diperbincangkan publik dan dikaitkan dengan Wakil Bupati Sumedang. Kegiatan berlangsung di Gedung Paripurna DPRD Kabupaten Sumedang, Rabu (2/9/2026).
Dalam forum tersebut, Ketua Pemuda Pancasila PAC Kecamatan Rancakalong, Utep Sunarya, melontarkan kritik tajam terhadap penanganan isu yang menurutnya telah berkembang menjadi polemik di tengah masyarakat.
Utep mempertanyakan awal mula munculnya isu, termasuk ucapan “mumpung gak ada ibu” yang kemudian ramai diperbincangkan dan dikaitkan dengan dugaan perselingkuhan.
Menurutnya, persoalan tersebut awalnya belum ramai beredar, namun dalam perjalanannya berkembang luas hingga menjadi perbincangan publik, khususnya di media sosial.
“Saya sangat menyayangkan sekali. Permasalahan ini sudah hampir dua minggu, bahkan mungkin dua sampai tiga minggu. Akhirnya menjadi bola liar,” ujar Utep dalam RDP.
Ia menilai lambatnya penanganan dan penjelasan terhadap persoalan tersebut telah membuka ruang munculnya berbagai spekulasi di tengah masyarakat.
Utep menyayangkan apabila Pemerintah Kabupaten Sumedang maupun wakil rakyat dianggap belum cukup cepat memberikan penjelasan sehingga persoalan tersebut semakin ramai dan berujung pada berbagai komentar publik.
“Seharusnya tidak terjadi ramai seperti ini. Ramai di media sosial, akhirnya menjadi bahan perbincangan dan bullying. Kalau masyarakat biasa mungkin dianggap wajar, tetapi ini menimpa pimpinan tertinggi di Kabupaten Sumedang,” katanya.
Ia berharap persoalan tersebut dapat ditangani sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan seluruh fakta dapat diungkap secara terbuka kepada masyarakat.
Menurut Utep, apabila isu yang berkembang tersebut tidak benar dan terdapat pihak yang merasa dirugikan atau menjadi korban akibat penyebaran informasi tersebut, maka pihak yang bertanggung jawab harus diproses secara hukum.
“Kalau memang itu tidak terjadi dan ada yang merasa menjadi korban, kemudian membuat gaduh dan pembohongan publik di Kabupaten Sumedang, wajib ditindak secara hukum,” tegasnya.
Namun demikian, Utep juga meminta keterbukaan apabila berdasarkan proses yang berjalan ditemukan fakta lain terkait persoalan tersebut.
“Kalau memang itu terjadi, saya minta semua dalam permasalahan ini transparan dan terbuka, supaya masalah ini terang benderang,” ujarnya.
Utep berharap RDP yang mempertemukan berbagai pihak tersebut dapat menjadi langkah untuk memberikan kejelasan sekaligus menenangkan masyarakat yang selama beberapa pekan terakhir mengikuti perkembangan isu tersebut.
Dalam forum RDP itu juga disampaikan bahwa persoalan yang menjadi perhatian publik tersebut tengah ditangani oleh tim investigasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Meski demikian, Utep mengaku masih menyayangkan penanganan awal terhadap persoalan tersebut karena dinilai telah terlambat, sehingga isu yang awalnya belum banyak beredar kemudian berkembang menjadi bola liar di tengah masyarakat.
Ia berharap proses investigasi dapat berjalan secara objektif, transparan dan menghasilkan kejelasan berdasarkan fakta, sehingga masyarakat Kabupaten Sumedang mendapatkan penjelasan yang utuh dan polemik yang berkembang dapat segera berakhir.
RDP tersebut diharapkan menjadi salah satu ruang klarifikasi bagi seluruh pihak terkait sekaligus menjadi penyejuk bagi masyarakat di tengah ramainya isu yang dikaitkan dengan Wakil Bupati Sumedang. ***