KABARBANDUNG.COM – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai pilar kesejahteraan bangsa kini justru terjerembab dalam kubangan skandal korupsi yang masif.
Di tengah sorotan tajam publik, mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sonjaya, mengambil langkah “kartu mati” dengan mengajukan diri sebagai justice collaborator (JC).
Ini bukan sekadar manuver hukum, melainkan upaya menelanjangi aktor-aktor di balik layar yang selama ini menikmati “kue” anggaran program strategis nasional tersebut.
Melalui tim kuasa hukumnya, Krisna Murti, Sony menyatakan kesiapan penuh untuk menjadi martir dalam membongkar sengkarut tata kelola MBG. Langkah ini menjadi ancaman serius bagi banyak pihak.
Dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Sony dikabarkan telah menyetorkan nama-nama yang bukan “orang sembarangan”. Lebih dari 20 nama kini masuk dalam radar penyidikan, diduga kuat terlibat dalam desain tata kelola yang sarat kepentingan.
Pengajuan status JC oleh Sony merupakan pengakuan tersirat bahwa ada sistem koruptif yang bekerja melampaui kewenangan administratif.
Sony, yang berada di lingkaran inti BGN, memegang kunci informasi mengenai siapa saja pihak yang mengatur, mengalirkan, dan menikmati dana yang seharusnya diperuntukkan bagi gizi rakyat kecil.
Di ruang digital, desas-desus mengenai “daftar hitam” para pemain di balik proyek MBG mulai berseliweran liar. Narasi yang beredar kencang di media sosial menyebut bahwa daftar tersebut adalah bocoran dari keterangan Sony pasca-penetapannya sebagai tersangka.
Terkait desas-desus tersebut, hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi maupun klarifikasi dari pihak-pihak yang namanya tercantum dalam daftar yang diduga bersumber dari Sony Sonjaya.
Masih tertutupnya suara dari pihak-pihak yang terseret menciptakan ruang spekulasi yang lebar di ruang publik. Belum adanya bantahan maupun konfirmasi ini membuat status daftar tersebut masih menjadi teka-teki yang menggantung di tengah proses penyidikan yang sedang berlangsung.
Dampak di Tingkat Akar
Rumput: Krisis Kepercayaan
Skandal ini tidak hanya menjadi perkara elite di Jakarta, tetapi juga memicu keresahan di tingkat daerah.
Para pelaksana program di lapangan, termasuk pengelola sekolah dan unit penyedia gizi di daerah, kini berada dalam posisi yang dilematis. Hilangnya kepercayaan publik akibat isu korupsi di pusat berpotensi mengganggu efektivitas pelaksanaan program di tingkat akar rumput.
Jika korupsi ini tidak segera dituntaskan, dikhawatirkan semangat program yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia nasional ini akan luntur, digantikan dengan rasa sinisme masyarakat terhadap setiap kebijakan administratif yang turun ke daerah.
Bola panas kini berada di meja penyidik. Pengajuan status justice collaborator Sony Sonjaya adalah tantangan langsung bagi aparat penegak hukum. Jika aparat mampu mengolah data dari “nyanyian” Sony, maka akan terjadi efek domino yang bisa mengguncang struktur kekuasaan di balik layar proyek MBG.
Namun, jika proses hukum ini justru melempem atau terkesan tebang pilih, maka integritas penegakan hukum diprediksi akan menjadi taruhan utamanya.
Apakah aparat memiliki keberanian untuk menyeret para “penikmat dana rakyat” yang tercantum dalam daftar tersebut, ataukah mereka akan membiarkan skandal ini terkubur dalam formalitas hukum yang sunyi?
Kasus ini telah menyingkap tabir: di balik narasi kemuliaan sebuah program, ada celah yang dengan rakus dimanfaatkan oleh mereka yang merasa tak tersentuh. Kini, publik menunggu, siapakah yang akan benar-benar tumbang dalam pertarungan hukum yang menentukan nasib dana rakyat ini?.*(GUH)***